Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati menerima audensi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia Tokyo berserta Perserta Delegasi Bisnis Jepang dan juga didampingi oleh Direktur fasilitasi promosi daerah, Kementerian Investasi/ BKPM RI, bertempat di Gedung Praja Sabha Kantor Gubernur Bali-Denpasar pada Kamis (31/3).
Dalam kesempatan tersebut Pandu Manggala Utama Indonesian Ambassy In Tokyo mengatakan bahwa dalam rangka G20, beberapa delegasi bisnis dari Jepang sangat antusias untuk menjalin kerjama atau berinvestasi di Indonesia khususnya Bali. Selain itu, rencana pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Health Tourism yang akan dibangun di Sanur juga menjadi suatu daya tarik sendiri bagi para pembianis Jepang. Untuk itu, ia berharap dengan tujuan tersebut, Pemprov Bali dapat memfasilitasin hal tersebut dan kemudian akan membuka peluang kerjasama bagi para pelaku bisnis di Jepang maupun di Bali untuk sama-sama menjalin suatu relasi bisnis.
Menanggapi hal itu, Wagub Cok Ace menyambut baik para delegasi bisnis Jepang yang ingin berinvestasi di Bali. Wagub Cok Ace mengatakan bahwa hubugan Bali dengan Jepang telah terjalin sudah lama dan sangat baik. Terkait dengan isu kerjasama yanh ingin dijalan, bahwa saat ini isu Kesehatan, Pertanian dan Energy Terbarukan memang menjadi isu utama bagi Pemprov Bali. Untuk pembangunan KEK Di Sanur merupakan kewenangan dari Pemerintah Pusat. Selain itu, sektor pertanian juga menjadi perhatian Pemprov Bali, dimana saat ini Bali sedang gencar untuk menerapkan sistem pertanian organik, diharapkan terdapat kerjasama yang baik dalam pengembangan sektor pertanian. Selain itu, pengembangan green energy juga menjadi prioritas Pemprov Bali, sehingga kedepan Bali menjadi Bali yang bersih dan bebas polusi.
Sementara itu, Direktur fasilitasi promosi daerah, Kemennteriaan Investasi/ BKPM selaku direktur inchage wilayah jepang Saribua Siahaan meminta agar para investor tidak ragu-ragu untuk berinvestasi di Bali. Dimana Pemerintah Pusat sangat konsen dalam memudahkan investor dalam berinvestasi di Indonesia baik dari segi regulasi maupun administrasi.
